Soal Latihan Tes TWK Seleksi CPNS part: 1
HOTS
Soal Latihan
TWK CPNS
1. Ditinjau dari isi pengertian yang
terdapat dalam proklamasi kemerdekaan pada 17 agustus 1945 dan memperhatikan
isi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 memperlihatkan adanya letak dan sifat hubungan antara
keduanya. Letak dan sifat hubungan tersebut adalah .....
A. Pembukaan memberikan
pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945
B. Proklamasi merupakan landasan
material dari lahirnya sistem konstitusi di Indonesia yang dijabarkan melalui
UUD NRI tahun 1945
C. Proklamasi memberika inspirasi
terhadap pembukaan yang kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal
D. Pembukaan merupakan pernyataan yang
lebih terperinci terhadap keinginan suatu bangsa Indonesia untuk membangun
sistem hukum sendiri
E. Proklamasi merupakan pernyataan yang
lebih terperinci tentang cita-cita luhur yang harus direalisasikan dalam
pembukaan
2. Setelah memproklamirkan kemerdekaan
tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tidak serta merta terlepas dari
gangguan yang merongrong kewibawaan kedaulatan negera. Banyak upaya dan ancaman
bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari luar maupun dari
dalam negeri. Perlawanan yang dilakukan oleh Andi Aziz merupakan salah satu
ancaman pemberontakan dari dalam negeri. Latar belakang perlawanam Andi Azis,
kecuali ........
A. Adanya kekacauan di Sulawesi Selatan
dilatarbelakangi oleh perbedaan keinginan antara masyarakat yang anti-federal
(anti-RIS) dengan masyarakat yang pro-federal (setuju RIS)
B. Ketidakpuasan masyarakat Indonesia
Timur atas pemerintahan dalam hal urusan pemerintah dan pemerataan pembangunan
yang bersifat jawa sentris
C. Kedatangan pasukan APRIS (Angkatan
Perang Republik Indonesia Serikat) dari TNI yang berasal dari Jawa
D. Penolakan kapten Andi Aziz terhadap kedatangan
pasukan APRIS dari TNI yang berasal dari Jawa Timur
E. Tuntutan agar pasukan APRIS mantan
KNIL dan Koninklijke Leger (KL) untuk menjadi tentara di NIT (Negara Indonesia
Timur)
3. BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada
tanggal 10-17 Juli 1945. Pada sidang kedua tersebut, BPUPKI membentuk tiga
kepanitiaan. Tiga panitia yang dibentuk dari sidang BPUPKI tersebut adalah ....
A.
Panitia
hukum dasar, panitia kemedekaan, dan panitia kenegaraan
B.
Panitia
hukum dasar, panitia ekonomi, dan panitia kemerdekaan
C.
Panitia
hukum dasar, panitia ekonomi, dan panitia bela negara
D.
Panitia
ekonomi, panitia kemerdekaan, panitia kenegaraan
E.
Panitian
ekonomi, panitia kemerdekaan, dan panitia bela negara
4. Persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia tidak langsung terwujud pascakemerdekaan diproklamasikan. Gambaran
persatuan dan kesatuan pada masa demokrasi liberal, yaitu .......
A.
Pondasi
persatuan dan kesatuan telah terbangun kuat dan stabil
B.
Persatuan
dan kesatuan Indonesia mulai tertanam kuat setelah Sumpah Pemuda 1928
C.
Persatuan
dan kesatuan Indonesia mulai luntur dan secara perlahan mengarah kepada budaya
demokrasi liberal
D.
Persatuan
dan kesatuan mengalami ancaman karena muncul beberapa kelompok separatis yang
ingin memisahkan diri dari NKRI
E.
Setelah
kebangkitan nasional 1908, bentuk perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi
kedaerahan tetapi bersifat nasional
5. Setelah Ir. Soekarno menyampaikan
usulan lima dasar negara yang ia sebut dengan “Pancasila” mendapat tanggapan
serius dari peserta rapat sehingga lahirlah panitia sembilan. Panitia tersebut
bertugas merumuskan pancasila. Pada proses perumusan dasar negara tersebut,
melibatkan kompromi antara empat tokoh nasionalis dan empat tokoh Islam
sehingga disepakati terbetuknya piagam jakarta. Di bawah ini merupakan tokoh
Islam, kecuali ....
A.
Mr.
Achmad Soebardjo
B.
KH.
Wahid Hasjim
C.
Abdoel
Kahar Moezakir
D.
Abikoesno
Tjokrosoejoso
E.
H.
Agus Salim
6. Sering kali terjadi konflik yang
disebabkan oleh adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Ketimpangan
tersebut dapat memicu konflik yang lebih luas sehingga berpotensi mengancam
keutuhan bangsa dan negara. Di bawah ini merupakan upaya yang dapat dilakukan
oleh negara sesuai nilai-nilai Pancasila untuk mencegah terjadinya ketimpangan
antara hak dan kewajiban warga negara adalah ...
A.
Memperlakukan
semua warga negara sesuai status sosial dalam masyarakat
B.
Membuat
kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia
C.
Membuat
kebijakan yang terpusat di kawasan-kawasan padat penduduk
D.
Memberikan
hak memilih dalam pemilihan umum kepada semua warga negara
E.
Meningkatkan
nilai keagamaan bangsa Indonesia dengan mewajibkan dan memberi kebebasan
pemeluk agama beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya
7. Dalam hal urusan penyelenggaraan
pemerintahan, pemerintah pusat memberikan keleluasaan pada setiap daerah untuk
mengelola daerahnya sendiri berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Pengelolaan pemerintahan daerah tidak selalu bergantung pada sumber daya alam
yang dimiliki. Akan tetapi, pemerintah daerah dapat mengandalkan aspek lain
seperti pelayananpublik. Pelaksanaan aspek tersebut dapat dinterpretasikan
dalam bentuk ........
A.
Meningkatkan program pelayanan kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang
memiliki pola hidup sehat
A.
Membangun
sekolah-sekolah yang disertai dengan fasilitas memadai
B.
Melakukan
pelayanan publik dengan cara optimal, adil, dan merata disertai
perbaikanfasilitas yang mendukung pelayanan publik tersebut
C.
Melakukan
evaluasi tahunan terhadap progres pelayanan publik daerah setempat
sebagaibentuk upaya peningkatan dan perbaikan
D.
Membangun
fasilitas umum untuk memperrmudah akses masyarakat dalam menjalankan
kepentingan dan aktivitas sehari-hari
8. Perhatikan pengamalan nilai-nilai
pancasila berikut ini:
1)
Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai
Makhluk Tuhan Yang Maha Esa
2)
Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
3)
Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
4)
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
5)
Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
6)
Menghormati hak orang lain
7)
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
8)
Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
Yang
merupakan pengamalan sila kedua pancasila adalah .....
A. 1),
2), 5), 7), 8)
B. 1),
2), 3), 7), 8)
C. 1),
3), 5), 6), 7)
D. 1),
3), 4), 7), 8)
E. 2),
3), 4), 5), 8)
9. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdiri
atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu). Selain tugas dan
wewenang yang melekat pada jabatannya, DPR juga memiliki beberapa hak meliputi
hak interpelasi, hak angket, hak budget, hak menyatakan pendapat, dan hak
imunitas. Maksud dari hak imunitas adalah ....
A.
Hak
kekebalan hukum dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak bisa dijerat oleh
hukum baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik
B.
Hak
terlepas dari proses peradilan terkait masalah hukum yang pernah dihadapinya
baik sebelum maupun ketika menjabat sebagai anggota DPR sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik
C.
Hak
untuk meminta perlindungan hukum kepada presiden guna menjamin kelancaran dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya selama menjabat sebagai anggota DPR sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik
D.
Hak
untuk menolak terhadap proses hukum terkait masalah peradilan yang timbul
selama periode jabatannya sebagai anggota DPR sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan tata tertib dan kode etik
E.
Hak
kekebalan hukum untuk tidak dituntut atas penyataan, pertanyaan atau pendapat
yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPR sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik
10. Bela negara merupakan perilaku, sikap
dan tekad warga negara untuk mempertahankan negara supaya tidak ada yang
mengganggu kelangsungan hidup yang didasari oleh rasa cinta tanah air yang
diatur dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan
dari bela negara adalah ...... A. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia B. Menjamin kemakmuran dan kesejahteraan
bersama guna menjamin kedaulatan negara C. Menjaga identitas dan integritas
bangsa/negara D. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 E.
Melestarikan budaya bangsa
11. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
tidak dapat diganti karena merupakan dasar-dasar filosofis dan dasar normatif
yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung
staatidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan)
negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan. Teks pembukaan UUD
1945 terdiri atas empat alinea yang memiliki makna tersendiri. Salah satu makna
yang terkandung dalam aline kedua adalah .....
A.
Keteguhan
bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk
B.
Keinginan
yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang
berkesinambungan antara kehidupan material dan spritual, dan kehidupan di dunia
dan akhirat
C.
Cita-cita
besar bangsa Indonesia yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur
D.
Melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
E.
Tujuan
Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial
12. Di bawah ini pernyataan yang benar
menunjukkan contoh bentuk hak warga negara dalam bidang sosial budaya adalah
.......
A. Perekrutan peserta lomba peringatan
17 Agustus di sebuah kelurahan tidak dilakukan secara terbuka dan warga lain
tidak diberi kesempatan berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut
B. Seorang warga berjalan pagi santai di
trotoar bersama dengan anggota keluarganya yang lain
C. Seorang pimpinan mengambil keputusan
dan menetapkan kebijakan tanpa mendengarkan pendapat dari anggota ataupun pihak
lain yang berkompeten
D. Tidak tersedianya fasilitas pendukung
bagi warga negara yang ingin berpartisipasi dalam usaha mempertahankan
kedaulatan negara
E. Seorang terdakwa belum mendapat
perlakuan diskriminatif dalam proses peradilan
13. Bahasa Indonesia pertama kali
diikrarkan sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah pemuda tanggal 28 Oktober
1928. Secara umum Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yakni sebagai bahasa
nasional dan bahasa negara. Berikuti ini bukan fungsi Bahasa Indonesia sebagai
bahasa nasional adalah ......
A.
Sebagai bahasa resmi kenegaraan
B.
Sebagai identitas bangsa
C.
Sebagai alat komunikasi bangsa Indonesia
D.
Sebagai kebanggaan bangsa
E.
Sebagai alat pemersatu bangsa
14. Pancasila sebagai salah satu pilar
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang
merupakan kristalisasi dari belief system yang terdapat di seantero wilayah
Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada penerapannya dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, Pancasila memiliki nilai instumental yang diatur dalam tata
perundang-undangan negara salah satunya pasa-pasal UUD 1945. Penjabaran sila
ketiga pancasila dalam UUD 1945 terdapat pada pasal .....
A. Pasal 9, Pasal 28 E, Pasal 28 F,
Pasal 28 G, Pasal 28 H, dan Pasal 29
B. Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28 A, Pasal
28 B, Pasal 28 C, Pasal 28 D, Pasal 28 E, Pasal 28 F, Pasal 28 G, Pasal 28 H,
Pasal 28 I, Pasal 28 J, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31
C. Pasal 23, Pasal 23 A, Pasal 23 B,
Pasal 23 C, Pasal 23 D, Pasal 23 E, Pasal 23 F, Pasal 23 G, Pasal 27, Pasal 28,
Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34
D. Pasal 1, Pasal 18, Pasal 32, Pasal
35, Pasal 36 A, Pasal 36 B, Pasal 36 C, dan Pasal 37 ayat 5
E. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5,
Pasal 20, Pasal 22 E, Pasal 28 dan Pasal 37
15. Bhineka tunggal ika merupakan
semboyan Negara Indonesia seperti yang ditegaskan dalam pasal 36A Undang-Undang
Dasar 1945. Semboyan tersebut mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang lahir
dari keberagaman bangsa Indonesia. Perwujudan persatuan dapat diterapkan
melalui sikap saling menghormati terhadap beragaman suku bangsa, kecuali
.........
A. Membagi secara adil kesempatan
menjadi pejabat negara untuk semua suku bangsa dan daerah yang ada di Negara
Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama dan latar
belakang budayanya
B. Melaksanakan kehidupan bermasyarakat
untuk menciptakan kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga
C. Antara warga masyarakat terdapat
semangat tolong menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah dan
kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
D. Dalam menyelesaikan urusan bersama
selalu diusahakan dengan melalui musyawarah
E. Terdapat kesadaran dan sikap yang
mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
16. Perlawanan Rakyat Aceh terhadap
penjajahan Belanda berlangsung cukup lama antara tahun 1873 hingga 1904.
Setelah gagal menyerang Aceh pada tahun 1873, Belanda berhasil menguasai Aceh
Besar pada tahun 1874. Namun rakyat Aceh terus melakukan perlawanan hingga
Belanda kewalahan menghadapi berbagai serangan dari rakyat Aceh, sehingga
mengirim Dr Snouck Hurgronje untuk meneliti tata negara Aceh. Sebab terjadinya
ketegangan antara Belanda dan rakyat adalah ......
A. Kesewenang-wenangan Belanda dalam
mencampuri urusan pemerintahan Kerajaan Aceh guna mempengaruhi tatanan norma
kehidupan rakyat Aceh yang sudah terbangun secara harmonis
B. Belanda tidak setuju kebebasan putra
Aceh menjalin hubungan dagang dengan bangsa lain. Belanda tidak berkomitmen
terhadap Treaty of London dan bekerjasama dengan Inggris menandatangani Traktat
Sumatera
C. Belanda melanggar tatanan dan norma
kehidupan rakyat Aceh yang bernuansakan Islam sehingga masyarakat Aceh
mayoritas muslim tidak menerima perlakuan Belanda dan melakukan perlawan untuk
mengusir Belanda
D. Pelecehan yang dilakukan oleh Belanda
terhadap rakyat Aceh terutama kaum wanita yang senantiasa dalam kehidupan
sehari-harinya menutup Aurat
E. Kesewenang-wenangan Belanda terhadap
rakyat Aceh yang mengharuskan menanam jenis tanaman rempah-rempas sesuai dengan
kebutuhan Belanda sehingga rakyat Aceh tidak terima dan melakukan perlawanan
17. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus
1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang erat sebagai satu
kesatuan proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan UUD
1945 tidak terpisahkan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Hal utama yang
menjiwai seluruh isi pembukaan UUD 1945 adalah ....
A. Kemerdekaan sebagai hak segala bangsa
sehingga bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan dan kolonialisme
B. Perjuangan kemerdekaan dalam suatu
pergerakan menuju kehidupan bangsa yang merdeka, adil, dan makmur
C. Semangat perjuangan bangsa Indonesia
guna mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat serta tanpa ada
penindasan yang menyengsarakan bangsa Indonesia
D. Cinta dan tujuan negara Indonesia
guna menjalankan kehidupan bangsa yang merdeka dalam mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan kemanusiaan adil dan beradad
serta untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
E. Amanat dari seluruh rakyat Indonesia
saat mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama
18. Di masa perjuangan memperoleh banyak
usaha yang telah dilakukan oleh para pejuang bangsa baik secara radikal maupun
moderat. Di masa itu juga sudah banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat
Indonesia secara lokal melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Di bawah ini yang
bukan merupakan bentuk perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia
adalah ....
A. Perlawanan di Cot Plieng, Lhokseumawe
yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil
B. Perlawanan di Meureu yang dipimpin
oleh Tengku Hamid
C. Perlawanan Rakyat Maluku merebut
Benteng Duurstede di Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulessi
D. Perlawanan rakyat Indramayu yang
dipimpin oleh H. Madriyas
E. Perlawanan di Sukamanah, Tasikmalaya
yang dipimpin oleh K.H. Zainal Mustofa
19. Perhatikan pernyataan kondisi Negara
Indonesia berikut ini:
1)
Belanda
melancarkan Agresi Militer Belanda di Lapangan Udara Maguwo, Yogyakarta
2)
Belanda
menggunakan taktik blitzkrieg untuk melancarkan serangan kilat dan menguasai
Kota Yogyakarta dan menawan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta
3)
Belanda
salah menafsirkan hasil Perjanjian Linggarjati Militer dan melakukan agresi
militer berupa aksi polisionil untuk menjamin pelaksanaan hasil perjanjian
4)
Pembentukan
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) berpusat di Bukit Tinggi yang
dipimpin oleh M. Syafruddin Prawiranegara
5)
Belanda
tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia, dan berakhir setelah
kedaulatannya diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS)
6)
PBB
mengeluarkan resolusi pada tanggal 24 Januari 1949 pas agresi militer Belanda
dengan tujuan Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan
7)
Sepakat
untuk mengadakan Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda
Dari
pernyataan di atas, yang menggambarkan kondisi berkaitan dengan agresi militer
Belanda II adalah ....
A. 1),
2), 3), 4)
B. 1),
2), 4), 5)
C. 1),
2), 4), 6)
D. 2),
3), 4), 5)
E. 2),
3), 5), 7)
20. Berikut ini yang menjadi dasar hukum
bela negara menurut UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) adalah .....
A. Setiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam upaya pembelaan negara
B. Setiap warga negara wajib ikut dalam
upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
C. Mengatur tata cara penyelenggaraan
pertahanan negara yang dilakukan oleh TNI maupun oleh seluruh komponen bangsa
D. Tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara E. Semua warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan pembelaan negara
21. Perhatikan beberapa pernyataan
berikut ini:
1)
Dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia
2)
Meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial pada tahun
1999
3)
Menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM dan pengadilan Ad Hoc
4)
Melakukan pencarian data informasi tentang pelanggaran HAM
5)
Menyelesaikan perkara melalui perdamaian
Upaya
represif dalam pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM
ditunjukkan oleh .....
A. 1),
2), 3)
B. 1),
3), 4)
C. 2),
3), 5)
D. 2),
4), 5)
E. 3),
4), 5)
22. Presiden Soeharto melepaskan
jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 kepada wakilnya B.J Habibie sebagai
presiden ketiga. Setelah resmi menjabat, Presiden B.J Habibi membentuk kabinet
yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden
B.J Habibie melakukan beberapa upaya di bidang ekonomi, politik, serta pertahan
dan keamanan. Di bawah ini yang merupakan kebijakan Presiden B.J Habibie di
bidang ekonomi, kecuali .....
A.
Rekapitulasi di sektor pebankan
B.
Rekonstruksi perekonomian nasional Indonesia
C.
Menurunkan harga bahan-bahan sembako hingga 75 persen
D.
Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp 10.000, 00
E.
Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF
23. Indonesia adalah negara dengan
keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan setiap
wilayahnya. Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dalam
pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku yang
menunjang terciptanya kondisi tersebut. Salah satunya adalah .....
A.
Memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional
B.
Memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan
C.
Memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat
D.
Memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan
E.
Menghilangkan perbedaan antar suku bangsa dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara
24. Meskipun sudah tidak muda lagi,
Jumingan (67) tampak bersemangat hadir menyalurkan hak politiknya. Jumingan
datang ke TPS 011 bersama dua anggota keluarganya. Hanya saja keinginannnya
untuk mencoblos sempat tertahan. Pasalnya ia tidak membawa surat panggilan
pemilihan. Akan tetapi pihak keluarga bersikukuh ingin mewujudkan Jumingan
mencoblos. Jumingan tercatat dalam DPT dan mempunyai KTP elektronik. Setelah
beberapa menit menunggu, keinginan Jumingan mencoblos akhirnya terpenuhi juga.
Jumingan boleh mencoblos karena sudah terdaftar dalam DPT dan memiliki e-KTP.
Jumingan mengaku semangat untuk memberikan suara politiknya dengan harapan
pemimpin terpilih dapat lebih meningkatkan kemakmuran masyarakat. Perwujudan
Pancasila yang dialami Jumingan adalah ....
A. Menjamin pemerintahan yang
bertanggungjawab
B. Menjamin tetap tegaknya hukum yang
berasal dari Pancasila
C. Menjamin tetap tegaknya NKRI
berdasarkan sistem konstitusional
D. Menjamin adanya hubungan yang sama,
serasi, dan seimbang mengenai lembaga negara
E. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam
kehidupan kenegaraan, ikut menyukseskan pemilu, pembangunan dan duduk dalam
perwakilan/permusyawaratan
25. Bangsa Indonesia menyelenggarakan
pemilihan umum pertama kali pada tahun 1955. Pemililhan umum tersebut dianggap
paling demokratis dalam sejarah bangsa Indonesia meskipun diselenggarakan pada
saat kondisi negara yang kurang kondusif. Pemilu tersebut dilaksanakan dalam
dua tahap, tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih DPR dan
tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante.
Tugas utama Dewan Konstituante adalah ....
A.
Membuat undang-undang yang baru untuk menggantikan undang-undang RIS
B.
Membuat dan menetapkan GBHN
C.
Membuat undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan UUDS 1950
D.
Membuat rancangan RAPBN
E.
Membantu presiden dalam memilih menteri-menteri
26. Pemerintah Indonesia memberikan
pelayanan kepada warga negara Indonesia dengan kartu KIS. Setiap warga negara
yang mengalami sakit dapat berobat gratis dengan menunjukkan kartu tersebut.
Hal itu berarti warga negara Indonesia telah mendapatkan hak di bidang
pelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terutama ......
A.
Pasal 28C
B.
Pasal 28D
C.
Pasal 28E
D.
Pasal 28G
E.
Pasal 28H
27. Sesuai dengan amanat pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia aktif dalam usaha menciptakan
perdamaian dunia. Adapun pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang
berpedoman pada pembukaan UUD 1945 adalah ......
A. Indonesia berusaha membantu
perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjajah
B. Menjali hubungan persabatan dengan
bangsa lain atas dasar saling menghargai dengan tidak ikut campur urusan dalam
negeri
C. Indonesia membantu pelaksanaan
keadilan sosial internasional yang berpedoman pada piagam PBB
D. Memperkuat sendi-sendi hukum
internasional dan organisasi internasional untuk perdamaian yang kekal
E. Ikut serta melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian yang kekal
28. Pada masa orde lama terjadi
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di bawah ini salah satu bentuk
penyimpangannya adalah .....
A.
Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan
B. Kedaulatan
ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
C.
Presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR
D.
Presiden dan wakil presiden menduduki masa jabatan hanya selama 5 tahun
E.
Pimpinan lembaga tinggi/ tertinggi negara diangkat menjadi menteri
29. Sikap keterbukaan pemerintah yang
mendukung perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai
berikut, kecuali .....
A. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab
B. Menjadikan pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana terbuka dalam masyarakat
C. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai dan demokratis sesuai dengan hukum yang berlaku
D. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara
E. Menata kehidupan politik negara yang lebih demokratis sehingga tidak terjadi goncangan politik yang dapat memicu terganggunya stabiltas nasional
30. Negara Indonesia adalah negara yang
memiliki banyak suku, budaya, dan bahasa daerah. Oleh karena itu, integritas
sangat diperlukan agat tidak terjadi perpecahan. Integritas penting sebaga
modal besar dalam membangun kehidupan yang bangsa sehingga memiliki rasa
persaudaraan yang kuat. Tiga hal utama penting dalam integritas adalah ....
A.
Kejujuran, komitmen dan konsisten
B.
Kerukunan, pengendalian diri, pengorbanan
C.
Rasa cinta, kebersamaan, persaudaraan
D.
Kejujuran, pengorbanan, komitmen
E.
Kerukunan, persaudaraan, kebersamaan
31. Sebagai sebuah kesatuan dan juga
bersifat saling mempengaruhi antara Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945
memunculkan satu akibat yang jelas, yaitu ......
A. Antara peraturan yang satu dengan
lain tidak saling bertentangan
B. Pancasila harus dijadikan sumber hukum
C. Batang tubuh UUD 1945 berada di bawah
Pancasila
D. UUD 1945 baik pembukaan maupun batang
tubuh merupakan penjabaran dari apa yang ada di Pancasila
E. Munculnya sifat saling melengkapi
satu sama lainnya
32. Berikut ini adalah bukti bahwa
Pancasila memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa dari keanekaragaman
suku, budaya, dan keyakinan di Indonesia, kecuali ....
A.
Menghormati keberagaman dan perbedaan agama serta keyakinan
B.
Berempati kepada sesama pemeluk keyakinan
C.
Menjadikan ikatan kesukuan sebagai referensi utama
D.
Mengutamakan kerja sama dan kerja berkelompok
E.
Melakukan musyawarah
33. Salah satu tujuan agenda reformasi
adalah penataan kembali ketatanegeraan yang lebih baik. Mahkamah Konstitusi
merupakan lembaga peradilan yang dibentuk pasca amandemen UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945. Lembaga ini mempunyai kewenangan khusus sesuai
yang sudah ditentukan secara limitatif dalam konstitusi. Salah satu kewenangan
Mahkamah Konstitusi yaitu ......
A. Memutuskan pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden
B. Menyelenggarakan peradilan dalam
kasus pidana
C. Mengadili pelanggaran penyelenggara
pemerintahan dalam hal hak asasi manusia
D. Menyelesaikan masalah pelanggaran HAM
dalam bidang pemerintahan dan politik
E. Memutuskan pembubaran partai politik
34. Presiden Joko Widodo pada tanggal 23
Juni 2016 melakukan rapat terbatas di KRI Imam Bonjol yang berlayar di perairan
Natuna. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan
kepada jajarannya untuk fokus meningkatkan keamanan dan perekonomian di wilayah
Kepulauan Natuna. Berkaitan dengan informasi tersebut, ada tantangan internal
yang menjadi tugas generasi muda Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI, yaitu
....
A.
Adanya isu pemanasan global
B.
Wabah penyakit yang belum ditemukan obatnya
C.
Pengawalan pulau-pulau kecil terluar masih minim
D.
Stablitas ekonomi dunia yang kurang kondusif
E.
Penguatan nilai-nilai moral dan hak asasi manusia
35. Pancasila merupakan falsafah negara,
sehingg dalam urusan penyelenggaraan negara hendaknya sesuai dengan nilai-nilai
yang terkandung Pancasila. Di bawah ini yang merupakan praktik penyelenggaraan
negara sesuai dengan nilai persatuan tampak pada .....
A. Pemerintah mengupayakan pengembangan
sistem jaminan sosial bagi masyarakat dengan tujuan untuk meminimalisasi
terjadinya strata sosial
B. Pemerintah berusaha dan memberikan
kebebasan kepada warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam
pemilihan umum demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
C. Pemerintah menguasai seluruh sumber
daya alam yang ada di wilayah negara Indonesia dan melarang setiap pihak yang
berusaha ingin memanfaatkannya
D. Pemerintah memberlakukan pajak bagi
warga negara yang memiliki pendapatan di atas wajib pajak dan membebaskan warga
negara yang memiliki penghasilan di bawah ketentuan wajib pajak untuk tidak
membayar pajak
E. Pemerintah memberikan kebebasan bagi
warga negara untuk mengembangkan budaya yang dimiliki setiap daerah serta
mengakui keberagaman tersebut sebagai suatu kekayaan budaya nasional
Selamat Belajar...., Semoga Sukses.
--&&--
Komentar
Posting Komentar